PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN BERBASIS MULTIUSER DI KANTOR DESA PRINGSARI KABUPATEN SEMARANG

PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM UPAYA UNTUK MENANGGUHKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERHITUNGAN NILAI EKSPOR KANTOR BEA CUKAI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN KETENTUAN UMUM DAN TAT CARA PERPAJAKAN

Persepsi Peran Account Representative pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

UURI NO. 42 TAHUN 2009 – PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK PBB (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)

EVALUASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DI PROVINSI SULAWESI UTARA

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PERKULIAHAN PERPAJAKAN PADA MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI FISE UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI