Peranan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Sebagai Upaya Mengurangi Peredaran Faktur Pajak Fiktif

PENERAPAN PAJAK PROGRESIF TERHADAP WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR KOTA MEDAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PDRB KOTA MEDAN

UPAYA MENINGKATKAN TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DINS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, PERSEPSI EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN DAN TINGKAT KEPERCAYAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN HUKUM TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS

PENGARUH LINGKUNGAN USAHA, PROFITABILITAS, DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KEC. KUANTAN TENGAH.

PENGARUH KONDISI KEUANGAN, FASILITAS PERUSAHAAN, DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BADAN