karakteristik organisasi sekor publik dan kedudukan / peran organisasi sektor publik - the characteristics organization of the public sector and the position / role organization of the public sector

dounlowd karakteristik organisasi sekor publik dan kedudukan / peran organisasi sektor publik

PEMBAHASAN

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

A.   PENGERTIAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara garis besar, organisasi adalah kelompok orang yang secara bersama - sama ingin mencapai tujuan. Sedangkan sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Jadi, Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Namun sebagai sebuah organisasi, proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik. Kegiatan perencanaan, pengendalian biaya dan kegiatan serta evaluasi & pengendalian tetap dijalankan di organisasi sektor publik seperti halnya di sektor swasta.

Pertanggungjawaban dan pelaporan organisasi sektor publik memiliki acuan khusus. Untuk pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) dan rujukan nasionalnya adalah International Public Sector Accounting Standard. Rujukan lain yang sering digunakan adalah standar akuntansi pemerintah USA yaitu Government Accounting Standard. Rujukan IPSAS lebih banyak digunakan karena sifatnya yang lebih umum dan tidak dipengaruhi oleh bentuk organisasi pemerintah negara tertentu. Sedangkan standar USA tentunya akan sangat diwarnai dengan sistem pengelolaan keuangan dan pelaksanaan jalannya pemerintahan.

Untuk organisasi sektor publik selain pemerintah menggunakan acuan PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba. Hal yang membedakan laporan keuangan nirlaba dengan organisasi bisnis adalah adanya pemisahan dana yang diterima oleh entitas sektor publik dalam bentuk entitas dana. Biasanya dana yang diterima oleh organisasi tersebut harus dipertanggungjawabkan secara khusus, maka harus ada pelaporan khusus dan terpisah.

Karakter organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik dan karakteristik menurut undang - undang. Aktivitas organisasi sektor publik amat beraneka ragam. Kondisi organisasi sektor publik amat mandiri, atau lepas dari mekanisme murni pasar.

Dalam praktiknya definisi Organisasi sektor publik adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat.

Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik mencakup beberapa bidang utama, yakni :

a. Akuntansi Pemerintah Pusat

b. Akuntansi Pemerintah Daerah

c. Akuntansi Parpol dan LSM

d. Akuntansi Yayasan

e. Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan

f. Akuntansi Tempat Peribadatan

Aktivitas yang mendekatkan diri ke pasar tidak pernah ditujukan untuk memindahkan organisasi sektor publik ke sektor swasta.

Karakteristik organisasi sektor publik

Tujuan	Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani.
Aktivitas	Pelayanan publik ( publik services ) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transfortasi publik dan penyediaan pangan.
Sumber Pembiayaan	Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, peinjaman pemerintah, serta pendapatan lain – lain yang sah dan tidak bertentangan sengan perundangan yang berlaku.
Pola Pertanggungjawaban	Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Lerwakilan Daerah ( DPD ), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )
Kultur Organisasi	Bersifat birokratis, formal dan berjenjang
Penyusunan Anggaran	Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat dan akhirnya disahkan oleh wakil dari masyarakat di DPR, DPD. Dan DPRD.
Stakeholder	Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga – lembaga internasional termasuk lembaga donor internasional seperti Bank Dunia, IMF ( International Monetary Fund ), ADP ( Asian Development Bank ), PBB ( Perserikatan Bangsa – Bangsa ), UNDP ( United Nation Depelopment Program, USAID, dan Pemerintah luar negeri.

B.   SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DARI SUDUT AKUNTANSI

Sejak awal 1990-an, paradigma diberbagai negara bergeser dari pemerintah formal (rulling goverment), menuju ke tata pemerintah yang baik ( good governance), dalam rangka menempatkan administrasi pemerintah menjadi lebih berhasil guna,berdana guna, dan bagi setiap warga masyarakat.

Sebenarnya sejarah organisasi sektor publik telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan dalam bukunya, Vernon Kam (1989) mengilustrasikan keberadaan praktik akuntansi sektor publik sejak ribuan tahun sebelum masehi.

Praktik tersebut dihasilkan dari berbagai interkasi antarwarga masyarakat dan berbagai kekuatan sosial kemasyarakatan. Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan organisasi sektor publik ini, diklasifikasikan dalam :

1.    Semangat kapitalisasi

2.    Peristiwa politik dan ekonomi

3.    Inovasi Teknologi

Pada akhir abad 18, terjadi perubahan mendasar dalam aturan bisnis. Inisiatif individu menjadi lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya. Akibatnya, revolusi industri muncul di Inggris.

Praktik akuntansi sektor publik dapat dikatakan berkembang lebih lambat di abad ke 19 dan 20. Interpretasi yang sah mulai muncul dengan menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut pihak pemerintah. Di Inggris, penekanan ini dinyatakan dalam penunjukan pejabat publik sebagai penanggung jawab pengumpulan pajak, sekaligus pembelanjaan dana kerajaan. Satu-satunya perkembangan di masa itu adalah dimulainya praktik audit atas dana pemerintah.

Pada tahun 1832, dibentuk komisi audit yang melaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat tentang pelaksanaan pengeluaran dana. Kedekatan para auditor dan para pejabat terbilang amat erat. Berbagai bukti sejarah menunjukan praktik akuntansi sektor publik.

C.    SKALA DAN RUANG LINGKUP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Di Inggris, pendatang diperbolehkan untuk mempunyai akses terhadap pelayanan publik seperti bantuan polisi tanpa dikenai biaya. Cakupan organisasi sektor publik di setiap kota membuktikan peranan organisasi sektor publik dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejateraan masyarakat adalah amat.

Ruang lingkup organisasi sektor publik, antara lain :

a.    Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif

b.    Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja

c.    Faktor Lingkungan yang mempengaruhi, yaitu :

  Faktor ekonomi, yang meliputi :

·      Pertumbuhan ekonomi

·      Tingkat inflasi

·      Tenaga kerja

·      Nilai tukar mata uang

·      Infrastruktur

·      Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)

  Faktor politik, yang meliputi :

·      Hubungan negara dan masyarakat

·      Legitimasi pemerintah

·      Tipe rezim yang berkuasa

·      Ideologi negara

·      Elit politik dan massa

·      Jaringan Internasional

·      Kelembagaan

   Faktor kultural, yang meliputi :

·      Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

·      Sistem nilai di masyarakat

·      Historis

·      Sosiologi masyarakat

·      Karakteristik masyarakat

·      Tingkat pendidikan

  Faktor demografi meliputi antara lain :

·      Pertumbuhan penduduk

·      Struktur usia penduduk

·      Migrasi

·      Tingkat kesehatan

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu:

a.    Ekonomi

Pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah.

b.    Efisiensi

Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.

c.    Efektivitas

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput. 

Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata.

Value of money memiliki beberapa manfaat, yaitu :

a.    Meningkatkan pelayanan publik

b.    Meningkatkan efektifitas pelayan publik dan pelayanan tepat sasaran

c.    Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.

D.   PERANAN SEKTOR PUBLIK DALAM EKONOMI : PARADIGMA BARU PASCA ORDE BARU

Konsep tanggung jawab bersama, pentingnya demokrasi sebagai pengendali negara dan nilai kehidupan manusia telah berkurang sejak era 1990-an. Kesehatan dan pendidikan sebagai aspek yang menyentuh langsung ke individu telah diubah menjadi kancah kepentingan anggaran dan penguasa. Akibatnya, kebutuhan-kebutuhab sosial, persamaanm demokrasi, kepentingan masyarakat dan keadilan ditempatkan pada posisi terendah. Kondisi inilah yang terakumulasi dalam kesulitan ekonomi dan politik. Hasil dari proses ini semua adalah pencarian keseimbangan tetanan sosial baru di indonesia.

Ø  Politik Ekonomi Status Quo : Catatan Perjalanan Sektor Publik di Orde Baru

Kebijakan top down yang dilakukan selama order baru  telah membawa krisis fiskal dan moneter negara sejak 1997. Dampak nyata dari pemerintahan Orde Baru tidak dapat diukur hanya dari propaganda pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pertumbuhan kesenjangan sosial. Di tahun 1990-an, yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin, yang dapat dilihat sebagai berikut.

a.       Jumlah rakyat yang hidup dibawah kemiskinan di tahun 1998 telah meningkat tiga kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya.

b.      Jumlah siswa putus sekolah juga telah meningkat lebih dari dua kali lipat.

c.       Harga obat-obatan nongenerik telah meningkat empat kali lipat.

d.      Harga utilitas, seperti listrik, air, transportasi, dan telekomunikasi umumnya meningkat lebih dari 20%.

Ø  Reformasi Arah Sektor Publik

Perkembangan dunia politik dan sistem multi partai dipengaruhi oleh aliran Kanan Baru di Indonesia. Pendukung aliran ini mempunyai pandangan yang berbeda tentang peranan negara dan sektor publik, terutama pelaksanaan privatisasi dan deregulasi. Dibawah ini adalah beberapa kritik aliran Kanan Baru terhadap manajemen sektor publik :

a.    Sektor swasta lebih efisien dibandingkan sektor publik. Kriteria efesiensi telah diprioritaskan dibanding kriteria efektivitas, persamaan dan pertanggung jawaban. Efesiensi lebih merupakan proses dan dipandang sebagai cara pencapaian suatu tujuan.

b.    Kekuatan pasar dan persaingan mengarahkan ke pilihan yang lebih baik dengan berkurangnya biaya jasa dan meningkatnya kualitas. Aliran kanan Baru mengeklaim bahwa disiplin pasar amat esensial untuk melindungi konsumendan mendorong pelayananan yang lebih baik dari perusahaan-perusahaan yang ada. 

c.    Perusahaan swasta dan pasar yang kompetitif akan lebih baik dalam memenuhi permintaan konsumen dan kondisi pasar. Klaim aliran Kanan Baru menyatakan bahwa birokrat dan pekerja pemerintahan mempunyai kecenderungan mengutamakan kepentingan mereka sendiri.

d.    Pemerintah terlalu besar dan boros, sehingga pemerintah sering disebut sebagai masalah. Negara harus mengatir pasartetapi tidak mengintervensi industri. 

e.    Meningkatkan inovasi pelayanan masyarakat dengan melibatkan keluarga dan disiplin tanggung jawab individual dalam mempromosikan kepentingan industri.

Ø  Peranan Sektor Publik

Pelayanan masyarakat oleh sektor publik secara keseluruhan memainkan peranan vital dalam perekonomian negara. Pemerintah pusat maupun daerah cenderung berfokus pada pengeluaran nasional dan memproyeksikan sektor publik sebagai “kran” ekonomi yang menyerap sumber daya yang dapat digunakan lebih baik dari sektor lain. Dalam kenyataannya peranan swasta maupun kerja sama publik –swasta tidak mengubah porsi ekonomi agensi publik.

Ø  Membangun Kembali Sektor Publik

Perubahan orientasi politik ekonomi ke sektor publik telah memunculkan kebutuhan untuk membangun sektor publik. Proses ini tentunya harus meliputi :

~        Pembangunan ulang industri dan ekonomi, dengan perencanaan sektor dan persetujuan peerencanaan yang mencakup perawatan anak, pendidikan yang efektif, pemenuhan kebutuhan minimum dengan gaji yang mencukupi, kebijakan regional, dan demokratisasi industri.

~        Demokratisasi negara, termasuk pengendalian badan nasional dan regional, serta program pemerintah, seperti pendidikan nasional dan kesehatan nasional.

~        Peningkatan investasi yang dibiayai dengan peningkatan produksi, redistribusi pengeluaran dan pajak.

Agar proses ini dapat terlaksana diperlukan strategi yang terintegrasi. Pelaksanaan restrukturisasi dan regenerasi pelayanan masyarakat ini sangat tergantung pada empat kondisi :

~        Pekerja dan pemakai berpartisipasi penuh, perubahan permintaan secara fundamental, pengambilan langkah untuk meyakinkan implementasi dan kebijakan, serta mencegah kekakuan pengelolaan modal.

~        Kebijakan harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pengembangan pelayanan baru untuk masyarakat, pengembangan hubungan sosial dari pelayanan yang ada, dan tidak mengulangi kesalahan kebijakan orde baru.

~        Kebijakan harus mengarah pada commodification dan consumerisation dari jasa serta kesempatan yang sama menurut kelas, ras, dan jenis kelamin.

~        Strategi bentuk-bentuk kepemilikan dan pengendalian digunakan. Proses restrukturisasi dan regenerasi harus meyakinkan pengembangan yang berkelanjutan dari bentuk-bentuk ini.

Berdasarkan kondisi dan cakupan area pengembangan, isu yang terkait dapat mulai diusulkan :

~        Pengembangan sektor publik meliputi industri utilitas, jasa dan tanah, dan harus meliputi perusahaan individual serta organisasi.

~        Fokus pada pengendalian publik dalam kebijakan makroekonomi.

~        Mengakui kepemilikan sebagai hal yang vital, walaupun ini hanya satu dari sejumlah taktik untuk merestrukturisasi dan menggenerasi.

~        Memusatkan pada visi pelayanan masyarakat dan demokratisasi pengendalian organisasi publik.

~        Memperkuat kapasitas dan visi badan publik tingkat lokal dan regional untuk mengembangkan inisiatif yang ada.

~        Mengakui dan memobilisasi sumber daya, keahlian, dan ide pergerakan tenaga kerja.

~        Perspektif internasional amat diperlukan untuk mengikuti gerakan globalisasi jasa dan perusahaan.

~        Untuk mengakui rentang persyaratan tentang sumber daya manusia, teknis, dan keuangan untuk pengembangan ide dan inovasi.

~        Perubahan hubungan sosial, pengendalian demokratis, dan kesamaan kesempatan dalam proses implementasi program yang berkualitas dan sangat berpengaruh.

Dari usulan di atas terlihat bahwa proses pembangunan kembali sektor publik terfokus pada strategi kepemilikan dan pengendalian bentuk organisasi jasa dan intervensi pasar. Oleh sebab itu, variabel-variabel yang perlu diperhatikan adalah :

~        Perubahan kebutuhan dan permintaan

~        Perubahan ekonomi dan klasifikasi sektoral

~        Perubahan pengeluaran publik dan kebijakan fiskal

~        Perubahan nila manajemen

Jadi rentang strategi pemerintahan yang diperlukan meliputi :

~        Penentuan prioritas segera dan tujuan.

~        Pengawasan implementasi dan analisis dampaknya.

~        Aksi meyakinkan perubahan struktural yang fundamental.

Beragamnya organisasi pelayanan masyarakat membutuhkan model kelembagaan yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Jadi, penjabaran strategi di atas ke setiap area dapat digambarkan sebagai berikut :

~        Industri utilitas, seperti gas, air, listrik, dan minyak.

~        Pelayanan nasional, seperti kesehatan dan pendidikan.

~        Transportasi publik, baik itu rute nasional maupun lokal.

~        Industri dasar dan perusahaan pabrikasi.

~        Jasa-jasa keuangan.

~        Tanah dan pengembangannya.

~        Sumber daya alam lainnya.

Ø  Catatan Mengenai Babak Baru Politik Ekonomi Sektor Publik

Perubahan politik pemerintahan dari orde baru ke orde reformasi membawa peluang mengentalkan inspirasi aliran kanan baru. Sebagai kesimpulan, pembangunan kembali sektor publik merupakan cara yang paling tepat untuk menstrukturkan kembali ketahanan ekonomi dan kemandirian politik kita. Oleh sebab itu, penyusunan perencanaan dan strategi pengembangan setiap area pelayanan masyarakat perlu dipercepat dan didiskusikan secara terbuka. Hal ini diperlukan sebagai tanda demokratisasi sektor publik.

E.   REFORMASI PARADIGMA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Ø  Konsep Sektoral Ekonomi

Organisasi sektor publik di Indonesia selama lima puluh tahun terakhir ini, 1950-2000an, diperlakukan sebagai sektoral ekonomi. Perlakuan ini berakibat fokus manajerial tidak tertuju pada penataan organisasi sektor publik, namun lebih pada penataan arus program dan anggaran. Konsep ini berhasil diterapkan dalam dua dekade pertama pemerintahan Orde Baru, dimana pendapatan negara berlimpah dari hasil sumber daya minyak.

Konsep sektoral ekonomi mulai diperdebatkan pada awal tahun 1990-an. Konsep reinventing government dikembangkan dengan memperlakukan pengelolaan sektor publik sebagai suatu organisasi (Osborne & Gabler, 1992).

Secara mendasar, organisasi sektor publik dapat dibedakan dalam alur operasional yang dibiayai. Perbedaan ini disebabkan oleh tujuan organisasi yang berbeda. Alternatif-alternatif tersebut biasa didasarkan pada kebutuhan barang, pelayanan atau jasa, politik, serta sikap sosial yang sesuai.

Bentuk kegagalan pasar bisa diakibatkan oleh keputusan masyarakat untuk tidak membeli barang luar negeri dengan harga yang lebih murah dari harga dalam negeri. Pelayanan sektor publik tidak selamanya dapat dihitung dalam nilai ekonomis. Dalam bidang keuangan, dana awal dipengaruhi oleh perbedaan dan perubahan tujuan. Terkait dengan dana eksternal, pinjaman luar negeri merupakan pilihan yang diperebutkan oleh banyak negara. Pengendalian pinjaman luar negeri oleh organisasi publik adalah salah satu contoh manajemen makroekonomi oleh pemerintah pusat.

Pengendalian pinjaman tetap harus di catatkan ke pemerintah pusat sebagai wujud pengendalian sumber daya yang tertutup serta pengeluaran uang yang mungkin di perkenankan.

Ø  Konsep ‘Reinventing Government’

Dengan terjadinya krisis ekonomi, yang diikuti krisis politik, budaya dan sosial, konsep ‘reinventing government’ (menemukan kembali pemerintah) mulai diluncurkan. Proses ini telah dimulai dengan perubahan orientasi sebagai berikut (Whitfield,1992) :

a.    Operasi komersial sektor publik harus dipisahkan, baik dalam pengelolaannya maupun pertanggungjawabannya.

b.    Alur pertanggungjawaban kepala dinas dan yang setara dalam pemerintahan daerah tidaklah jelas, begitu juga departemen pusat. Proses reformasi harus mengembangkan unit pelaporan secara lebih spesifik, sehingga proses pengendalian birokrasi akan menjadi lebih transparan.

c.    Pengukuran prestasi unit pelaporan haruslah diperjelas, sehingga reformasi akuntansi, termasuk anggaran, akan menjadi dasar berbagai program reformasi orientasi sektor publik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi akuntansi merupakan aksi nyata dari program reformasi orientasi organisasi sektor publik. Reinventing government memang merupakan konsep yang monumental. Namun, tanpa diikuti dengan perubahan-perubahan lainnya seperti yang dilakukannya bureaucracy reengineering, rightsizing, dan perbaikan mekanisme reward and punishment, konsep reinventing government tidak akan dapat mengatasi permasalahan birokrasi selama ini.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

A.   DEFINISI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dalam bagian ini, epistemologi kata ‘akuntansi sektor publik’ akan dieksplorasi. Dari berbagai buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. Dan berbagai kesempatan, bidang ini disebut akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak keberhasilan penerapan accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat.

Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai : “mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat (Bastian,1999). Dari definisi diatas dana masyarakat perlu diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat, bukan individu, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. Definisi itu dapat dikembangkan dengan melihat lebih jauh batasan penulis tentang organisasi sektor publik di indonesia :

“lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen—departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM-LSM termasuk yayasan-yayasan sosial (Bastian,1999)

Jadi akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai “mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen—departemen dibwahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta”.

B.   AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VERSUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN         Persepsi yang disebarkan dalam pengajaran akuntansi pemerintahan Indonesia adalah akuntansi pemerintahan pengganti akuntansi sektor publik. Alasan lain yang dikembangkan oleh pendukung akuntansi pemerintahan adalah karakter akuntansi sebagai penyedia jasa yang relevan untuk berbagai jenis individual dan organisasi. Akibatnya, akuntansi pemerintahan cenderung didefinisikan sebagai sistem pengukuran kinerja pemerintahan.

            Tanpa mengabaikan pentingnya pemahaman teknik-teknik akuntansi di organisasi pemerintahan, pengajaran akuntansi sektor publik dikembangkan dalam kondisi yang berbeda.

a.    Di tahun 1952, frase sektor publik untuk pertama kalinya diajarkan di dunia akademis (Kamus inggris oxford, edisi kedua, 1989, hal 779).

b.    Karakter organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik, dan karakteristik menurut undang-undang.

c.    Aktivitas organisasi sektor publik amat beraneka ragam.

d.    Kondisi organisasi sektor publik amat mandiri, atau lepas dari mekanisme murni pasar.

e.    Fokus kesuksesan penyelenggaraaan aktivitas publik adalah kompetensi manajemen.

f.     Kondisi proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh badan-badan sektor publik masih bersifat umum.

Cara-cara yang dapat digunakan oleh badan sektor publik untuk bertanggung jawab ke DPR/DPRD. Perbedaan bentuk pertanggungjawaban kepada DPR/DPRD mengakibatkan perbedaan tujuan khusus masing-masing organisasi sektor publik. Mekanisme pertanggungjawaban di pemerintahan daerah, standarisasi pelayanan publik. Kecenderungan perubahan ke akuntansii sektor publik menjadi lebih pasti.

C.   RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Keluasan pembahasan bidang akuntansi sebagai satu sisi lain dari akuntansi mulai dirasa penting dalam pengajaran akuntansi diperguruan tinggi. Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih lima puluh tahun ini.

Dipertengahan tahun sembilan puluh, kesadaran dunia pendidikan tinggi untuk mengubah mata kuliah akuntansi pemerintahan mulai muncul. Pengakuan akan masalah pemerintah yang terlalu besar dan sulitnya proses pengawasan mulai muncul.

Secara teoritis, akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi nonprofit lainnya. Dari berbagai diskusi yang telah dilakukan, didapatkan :

a.    Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. Di Indonesia, akuntansi sektor publik mencakup beberapa bidang utama,yaitu :

~        Akuntansi pemerintahan pusat

~        Akuntansi pemerintahan daerah

~        Akuntansi parpol dan LSM

~        Akuntansi yayasan

~        Akuntansi pendidikan dan kesehatan: puskesmas, rumahsakit, sekolah

~        Akuntansi tempat peribadatan: mesjid, gereja, vihara, kuil

b.    Aktivitas yang mendekatkan diri ke pasar tidak pernah ditujukan untuk memindahkan organisasi sektor publik ke sektor swasta.

D.   PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dalam dua tahun belakangan ini, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar, yang ditandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik. Ungkapan pemerintahan yang bersih dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah.

Peranan akuntansi yang telah bergeser ternyata tidak membuat akuntansi sebagai mekanisme pertanggungjawaban. akuntansi di masa awal reformasi telah menghadapi ‘kehinaan’ yang secara eksplisit terbukti dengan ditunjuknya akuntan asing untuk melakukan due dilligence dalam berbagai sektor publik dan kasus-kasus skandal.

Penegakan etika profesi akuntan pemeriksa saat ini menjadi suatu hal yang mendesak. Selama ini, tuntutan dibatasi hanya oleh profesi, dalam artian seoanjang aturan profesi dipatuhi akuntan dianggap sudah memenuhi kewajiban baik secara profesi maupun kemasyarakatan. Pengukuran prestasi dan kinerja sektor publik merupakan titik berat pengembangan akuntansi sektor publik.

E.   PROFESI SEBAGAI AKUNTAN SEKTOR PUBLIK

Praktik akuntansi sudah berlangsung cukup lama dalam peradaban manusia dan sudah menjadi bagian dari sifat manusia (Parker dan Yamey,1994). Disiplin akuntansi mulai diakui sejak awal abad ke-19 di Inggris. Disiplin ini muncul dari dunia praktik, bukan dari laboratorium sosial di universitas (Whittington, 1986). Oleh sebab itu, profesi akuntan harus dipahami dari kondisi praktik akuntansi.

Profesi akuntan dengan disiplin akuntansinya dianggap oleh Anglo-Amerika sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis di seluruh dunia. Interpretasi akuntansi sebagai uang, ternyata membawa kelemahan utama bidang lain. Perkembangan profesi menunjukkan bahwa di dunia praktis, akuntansi sukses berkompetisi dengan konsultan manajemen.

Di Inggris, pada akhir abad 19, perusahaan didirikan oleh pemerintah kota praja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini diwarnai oleh dogma sosialis (Jones,1992b). Persepsi masyarakat dialihkan bahwa penyelenggara kebutuhan adalah perusahaan utilitas, bukan pemerintah daerah. Proses pelayanan ini menjadi sektor publik terbesar, di luar sektor pertahanan dan keamanan. Akuntansi nampaknya dieksplorasi secara serius dalam menciptakan proses pengambilan keputusan yang rasional. Akuntansi di pemerintahan daerah atau kota praja dan perusahaannya disebut “akuntansi sektor publik”. Pada pertengahan abad 12, dengan pertimbangan efisiensi, perusahaan kota praja disatukan ke dalam industri nasional dan sistem pelayanan nasional, seperti kesehatan. Kondisi ini justru memperkuat akuntansi sektor publik yang akhirnya dieksplorasi ke pengelolaan perusahaan secara profesional dan global.

Dengan berubahnya orientasi politik dan ekonomi di era reformasi, organisasi profesional akuntan-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mulai memunculkan Kompertemen Akuntan Sektor Publik. Ini berarti, kunci pemecahan permasalahan akuntansi sektor publik  adalah penyederhanaan yang logis dalam pengelolaan sektor publik. Interaksi antardisiplin dalam akuntansi sektor publik memungkinkan proses benchmark dalam penerapan teknik dan definisi unit fisik output penjualan untuk pelanggan.

F.  PERKEMBANGAN TERAKHIR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI NEGARA LAIN

Pengalaman Inggris dapat dijadikan acuan dalam mempelajari perkembangan administrasi publik di era tahun 1980-an sampai dengan tahun 1998, yang berkembang seiring dengan tuntutan untuk penyelenggaraan pemerintah yang lebih akuntabel. Beberapa contoh proyeksi mewiraswastakan kepemerintahan ini telah dilakukan dibeberapa pemerintah federal, negara bagian maupun pemerintahan kota.

G.   TITIK KRITIS DALAM PRAKTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Praktik akuntansi sektor publik (Penlebury,1992) di Indonesia mempunyai empat titik kritis sebagai berikut :

a.    Praktik pertanggungjawaban akuntansi yang layak

Prosedur penghasilan dan pembayaran dari pusat pertanggungjawaban organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan pemenuhan otorisasi,baik dari DPR/DPRD atau komisaris.

b.    Prinsip Bruto

Seluruh penghasilan dibayarkan bruto, dan biaya yang terjadi dibebankan sebagai pengurang penghasilan dan harus dilaporkan secara lengkap ke setiap pusat pertanggungjawaban yang terkait.

c.    Periodikal

Semua pengeluaran harus dipertanggungjawaban per periode, sehingga otorisasi pengeluaran akan dinilai berdasarkan prestasi periode terkait.

d.    Spesifikasi

Pengeluaran untuk tujuan khusus harus dilandasi oleh persetujuan DPR/DPRD atau komisaris.

            Tipe praktik pertama lebih menekankan keseimbangan antarproses perencanaan dan pertanggungjawaban. Namun yang sering terjadi sebaliknya, dimana volume anggaran belanja cenderung menjadi pedoman harga umum sehingga terjadilah institusionalisasi inflasi.

Keseimbangan peranan perencanaan dan pertanggungjawaban akan menjadi ciri pengelolaan organisasi sektor publik di era reformasi ini. Ini berarti akuntabilitas manajemen kesejahteraan masyarakat sangat menentukan perkembangan akuntansi sektor publik (ASP).

Peran Pemerintah Semakin Berkurang

Tugas pemerintah adalah mengendalikan, bukannya seperti mendayung sebuah perahu (E.S.Savas).

Di berbagai negara lain, filosofi ini benar-benar diterapkan. Di St.Paul,Minnesota, George Latimer (1975) yang terpilih sebagai walikota berusaha memulihkan ekonomi kota tersebut dengan mengubah sumber daya kota yang ada dengan cara mengkombinasikannya dengan berbagai sumber daya dari sektor privat, meminta batuan dana, dan membawa pengembang masuk. Selain itu, dia juga melakukan usaha lain yang diserahkan kepada swasta seperti mendirikan sarana perumahan yang terjangkau dan menggunakan jasa tenaga kerja sosial bernilai jutaan dollar.

Tingginya Pengaruh Politik terhadap Sistem Organisasi

Sterling (1973) berpendapat bahwa hampir semua masalah praktis yang dihadapi dalam praktik akuntansi bisa di pecahkan dengan teori. Ketika sebuah masalah muncul, isu sebenarnya adalah bahwa manajemen tidak sependapat dengan pandangan akuntansi.

Inti dari masalah adalah bahwa akuntan memberikan respons tanpa adanya kekuatan untuk menekan keputusan pihak pemerintah. Profesi akuntan akan memberikan respons untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah di publikasikan sesuai dengan standar yang di terapkan. Tetapi hal itu tidak diterima secara legal oleh profesi akuntansi karena pendapat auditor yang terdiri dari adverse, qualified, dan disclimer dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Professor Ronen dan Schiff (1978) yang telah menyebarkan kusioner sebanyak 1,329 kepada para responden seperti beberapa eksekutif perusahaan besar, akuntansi sektor publik, akademisi akuntansi, analis keuangan, pengacara, dan bankir menyimpulkan bahwa 91,9 % responden menyataan bahwa standar seharusnya dibuat sesuai dengan format untuk sektor privat. Ini berarti standar yang di buat untuk sektor publik seharusnya harmonis dengan praktik yang ada untuk swasta.

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SIFAT DAN KARAKTERISTIK SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA

A.   PERBEDAAN SIFAT DAN KARAKTERISTIK SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, antara lain :

a.    Tujuan organisasi

Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan menonjol terletak pada tujuan memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat tujuan untuk memaksimumkan laba ( profit motive ), sedangkan pada sektor publik adalah pemberian pelayanan publik dan penyediaan pelayanan publik.

Tetapi meskipun tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, tidak berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofis, konseptual, dan operasionalnya dengan tujuan profitabilitas sektor swasta.

b.    Sumber pembiayaan

Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis dan tingkat risiko. Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, charging for service, laba perusahaan milik negara seperti BUMN/BUMD, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, penjualan aset negara, dan pendapatan lain - lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ditetapkan. Sedangkan untuk sektor swasta sumber pembiayaan dipisahkan menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan (retained earnings) dan modal pemilik. Sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari publik.

c.    Pola pertanggungjawaban

Manajemen pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggung jawab kepada parlemen dan masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat ( public funds ). Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada ototritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pemerintah pusat. Pertanggungjawaban horisontal (horisontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

d.    Struktur organisasi

Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hirarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor swasta adalah adanya pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik, akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik. Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan dengan sektor swasta.

e.    Karakteristik anggaran dan stakeholder

Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan., anggaran bukan sebagai rahasia negara. Sementara itu, anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan.

Dari sisi stakeholder, pada sektor publik stakeholder dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, pada stakeholder internal antara lain adalah lembaga negara (kabinet, MPR, DPR, dan sebagainya), Kelompok politik ( partai politik ), manajer publik ( gubernur, BUMN, BUMD ), pegawai pemerintah. Stakeholder eksternal pada sektor publik seperti masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, Bank sebagai kreditor pemerintah, Badan - badan internasional (IMF, ADB, PBB, dan sebagainya), investor asing, dan generasi yang akan datang.

Pada sektor swasta, stakeholder internal terdiri dari manajemen, karyawan, dan pemegang saham. Sedangkan stakeholder eksternal terdiri dari bank, serikat buruh, pemerintah, pemasok, distributor, pelanggan, masyarakat, serikat dagang dan pasar modal.

f.     Sistem akuntansi yang digunakan

Pada sektor swasta sistem akuntansi yang biasa digunakan adalah akuntansi yang berbasis akrual ( accrual accounting ). Sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas ( cash basis accounting ).

g.    Tolak Ukur

Tolak ukur organisasi sektor publik sulit diidentifikasi secara jelas, apakah pencapaian kepuasan masyarakat, keberhasilan dalam memanfaatkan dana sesuai dgn anggaran atau efisiensi dan efektifitas kegiatan sedangkan sektor swasta lebih jelas dalam pengukurannya yaitu mencari laba

B.   PERSAMAAN SIFAT DAN KARAKTERISTIK SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA

Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, yaitu:

a.     Sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.

b.     Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efektif dan efisien.

c.      Proses pengendalian manajemen, kedua sektor sama - sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

d.     Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya: baik pemerintah maupun swasta sama - sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya.

e.     Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.

f.       Merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional

C.   TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

a.     Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).

b.     Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

DAFTAR PUSTAKA

Indra Bastian (2006). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Penerbit Erlangga

Nordiawan,dedi. Akuntansi sektor publik. Jakarta:salemba empat

http://www.scribd.com/doc/92303547/Organisasi-Sektor-Publik

Terimakasih Anda telah membaca tulisan / artikel di atas tentang :
Judul: karakteristik organisasi sekor publik dan kedudukan / peran organisasi sektor publik - the characteristics organization of the public sector and the position / role organization of the public sector
Semoga informasi mengenai karakteristik organisasi sekor publik dan kedudukan / peran organisasi sektor publik - the characteristics organization of the public sector and the position / role organization of the public sector bisa memberikan manfaat bagi Anda. Jangan lupa Komentar Anda sangat dibutuhkan, di bawah ini.